Buat kamu yang setengah bangga setengah kecewa

Apa yang telah kamu goreskan pada lembar blog ini memang benar adanya. Sedari dulu, mungkin jauh sebelum kamu menjejakkan kaki di jalan madang ini, bau “manipulasi” itu su-dah tercium, yang menjadi semakin sengak ketika “Yang berwenang” untuk melakukan pem-benahan tidak bertindak, atau justru ikut bermain. Kecurigaan kalau mereka (yang memiliki wewenang itu) turut berselancar di wilayah “hitam” itu bukan tanpa alasan. Saya tak perlu memaparjelaskan (meski sebetulnya saya ingin sekali) peristiwa bagaimana mereka yang “tidak lulus ujian kompetensi” itu bisa bisa terdaftar resmi sebagai mahasiswa efka. Yang perlu kamu endapkan di dalam hati (tentu bukan untuk diproses menjadi dendam, melainkan sekadar diingat untuk kemudian –jika perlu— digunakan sebagai partikel penguat kereligius-an kamu.

Istilah “anak dalam” yang kamu torehkan dengan semangat kejengkelan sesungguh-nya juga dirasakan oleh teman sejawat kamu (baik yang seangkatan maupun sedikit di bawah kamu). Tetapi kamu jangan pernah menyamaratakan kalau seluruh dosen berperilaku demi-kian. Tidak sedikit sejawat (saya) dosen yang kebetulan memiliki anak kuliah di institusi ini justru tidak berkenan jika saya membuka percakapan bertajuk anak-anak mereka. Kebetulan, memang, anak-anak mereka pintar; sehingga saya justru kewalahan meladeni pertanyaan mereka di kelas (atau di “emperan”, tempat yang tak pernah dijejaki oleh kebanyakan dosen).

Masalahnya, apakah seseorang (bukan hanya dosen) mau bersepakat berbuat “tidak mulia” seperti yang kamu telah guratkan, ialah moral. Sebagian “perselingkuhan” (bukan hanya di wilayah seksual; tetapi telah merambah dunia sosial, dan bahkan kini pendidikan) itu berproses karena moral yang bersangkutan. Saya tak berani memastikan apakah nilai mo-ral mereka itu baik atau tidak baik (jelek?); atau lebih tragis lagi: jeblok. Yang pasti, sese-orang belum bisa dikatakan baik sebelum dia (mereka) teruji. Anak (kamu pasti sudah tahu itu) adalah salah satu soal ujian hidup. Kecintaan yang berlebihan kepada anak justru me-ngantar para “orang tua” ke tubir kehancuran (jika tidak boleh dibilangi neraka).

Namun bagaimanapun, sejarah efka tempat kamu pernah menimba ilmu ini tidak seluruhnya kelam. Hingga peringatan usianya yang ketiga-puluh, petinggi efka (tentu saja kini telah mantan, dan beberapa telah almarhum) telah menandatangani tidak sedikit kasus-kasus drop-out (DO). Namun, demikian, tidak berarti kalau mereka yang di-DO itu goblog. Seorang mantan mahasiswa angkatan sebelum tahun tujuh-puluhan, sekadar mengambil contoh, yang pernah di-DO kemudian langsung putar haluan masuk AKABRI. Kini ia telah purnawirawan mayor jenderal. Ada lagi, mahasiswa angkatan sebelum (saya lupa tahun berapa) tahun delapan-puluhan, yang kebetulan putra seorang ahli bedah ortopedi di RSMH (dulu RSUP), yang juga di-DO, yang kemudian mendaftar dan diterima kuliah di ITB, yang kini telah bergelah PhD, dan menjadi konsultan ahli di berbagai institusi (saya tak banyak memperoleh data tentang tokoh yang satu ini).

Bukan hanya itu saja: masih banyak lagi mahasiswa yang di-DO pada periode seper-ti telah saya tulis di atas. Semua adalah anak “pejabat”. Di akhir tahun 1976, ada keponakan (namanya tidak usah ditulis di sini) seorang ahli bedah (dulu ahli bedah sangat langka) yang juga direktur RSUP. Ada seorang anak guru besar Bagian Anak dan Kepala Bagian Psikiatri. Ada putra Pembantu Rektor 1, dan putri seorang Gubernur (sang putri kini sukses di bidang bisnis). Terakhir (yang saya ingat) ialah putra mantan Dekan, dan adik mantan Dekan efka ini.

Keberanian para pendahulu kita itu patut diacungi jempol, karena men-DO-kan mahasiswa yang kebetulan “anak pejabat” bukan tanpa “ancaman” risiko. Tetapi, apa boleh buat, keputusan ini mesti diambil demi bukan hanya status fakultas sebagai lembaga pendi-dikan, tetapi juga menjaga “keselamatan” serta harga diri si mahasiswa kelak di kemudian hari (termasuk hari kemudian).

Dan kini, keberanian seperti itu sepertinya lindap, berganti dengan “keberanian” me-luluskan dengan “nilai tinggi”. Tragis memang: nilai tinggi ternyata tidak lulus kompetensi. Orang boleh saja berargumen, kalau ketidaklulusan itu semata karena yang bersangkutan se-dang apes. Boleh saja mereka bilang begitu, namun mereka juga mesti menganalisis mengapa begitu banyak mereka yang “bernasib jelek”?

Dengan kelas “konvensional”, yang menurut saya (setidaknya hingga kini) masih lebih bagus ketimbang kelas “baru” (baca: KBK), angka ketidaklulusan ujian kompetensi cukup tinggi. Bagaimana kelak nasib mahasiswa pengikut program KBK, yang (sekali lagi menurut pengamatan saya, dan sebagian sejawat saya yang masih suka mengamati) diajar dengan sistem yang “tidak jelas” ini (simak juga tulisan ”Kelam yang tersisa seusai Blok 11”).

“Bau kolusi” di jalur rotasi

Ternyata tidak mudah menjadi mahasiswa kedokteran. Meskipun memasuki gerbang dunia yang (mestinya) “putih-bersih” itu kini tidak lagi harus berdesakan lewat pintu UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri), proses pendidikan tetap saja mencemaskan dan menggemaskan. Mencemaskan karena tidak ada jaminan kalau nasib seorang mahasiswa kedokteran yang telah membayar uang pembangunan puluhan juta itu pasti berujung sebagai “dokter”: kemungkinan drop out (DO) selalu mengintai di tiap semester. Idealnya, memang, pendidikan mesti berproses demikian. Menggemaskan lantaran ada sejumlah titik pada proses itu, yang semestinya bukan pengancam, berpenampilan bagai “hantu”; dan peserta didik nyaris tidak kuasa mereduksinya, sementara para penguasa institusi hampir tidak bertindak untuk menghapusnya.

Tersebutlah kisah pada satu fakultas kedokteran: sejak dua tahun belakangan FK ini menerima mahasiswa baru lewat dua pintu masuk, yang dikenal sebagai jalur reguler dan nonreguler. Saya tak paham betul makna etimologi kedua kata itu. Yang saya ketahui ialah, bah-wa pintu masuk ke kelas nonreguler telah dibuka lebar ketika jadwal penerimaan UMPTN belum diiklankan di media. Namun demikian, namanya saja nonreguler, tiket masuk lewat pintu ini tentu saja mesti ditebus dengan tumpukan rupiah yang lebih tebal ketimbang jalur reguler; di samping “kata kunci”nya tidak serumit seperti kelas reguler.

Saya tak akan “mempermasalahkan” tata cara ini. Saya hanya ingin menguraikan kerumitan yang bakal muncul kelak ketika mereka telah menyandang gelas sarjana kedokteran (Sked), sebab pendidikan kedokteran tidak selesai sampai di sini: predikat dokter-lah sebenarnya yang hendak diburu. Celakanya, dengan perubahan kurikulum menjadi KBK, yang memancung (niatnya memang bagus: memperpendek masa studi) waktu pendidikan hingga mencapai Sked (katanya) hanya 3,5 tahun, yang merekrut mahasiswa dalam ukuran jumbo (angkatan pertama saja 250-an orang), masalah besar akan meletup ketika mereka akan melalui kepaniteraan klinis; sebab di atas mereka (angkatan pertama KBK ini) masih tersisa mahasiswa program “lama” (kini semester V) yang akan lulus (mudah-mudahan) Sked pada waktu yang sama dengan KBK angkatan pertama. Artinya, pada satu saat yang tidak lama lagi (1½-2 tahun ke depan) sekitar 350-an (angka dibukatkan ke bawah) mahasiswa bergelar SKed (250 berasal dari hasil pendi- dikan sistem KBK, 100 dari pembelajaran non-KBK).

Tiga ratus lima puluhan mahasiswa akan mengantri untuk dirotasikan di puluhan Bagian Klinis di rumah sakit pendidikan. Jumlah ini belum memasukkan kakak kelas mereka yang juga masih menunggu “giliran” masuk rotasi. Sementara, kita semua tahu, kalau kapasitas rumah sakit pendidikan sekarang hanya berdaya tampung seratusan. Jika seandainya kapasitas itu dapat dibesarkan paksa hingga 150-an saja, berarti akan terstagnasi sekitar 200-an sarjana kedokteran.

Dua-tiga sejawat dengan enteng mengemukakan solusi “mudah”: kirim saja mereka ke rumah sakit lain. Tempo hari fakultas kan sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Propinsi ini. Untungnya, sebagian besar direktur rumah sakit alumni kita. Saya (ujar sejawat itu, yang haqul yakin kalau Pimpinan Fakultas telah mengajak kerja sama RS seantero Propinsi ini), pikir tak kan ada masalah.

Jika memang demikian adanya, ya, langkah menerima “rombongan” mahasiswa baru itu sudah benar, meski tidak seluruhnya tepat. Tapi, ngomong-ngomong, rumah sakit mana saja yang telah diajak bekerja sama. Jika memang ada (saya yakin memang ada beberapa), apakah nota kesepahaman telah dibuat dan dipahami untuk kemudian segera ditandatangani. Saya men-dengar, beberapa direktur rumah sakit yang kebetulan pernah sekelas dengan saya, bahwa belum ada satu pun MOU yang rampung, dan dibubuhi tanda tangan.

Mengapa? Menurut satu-dua alumni, yang secara tidak sengaja bersua di pelataran parkir sebuah mall: “Saya pribadi tidak keberatan bekerja-sama, dan sebenarnya memang telah lama berke-inginan demikian. Tetapi saya sekarang tidak di bawah perintah Pimpinan Fakultas, melainkan Bupati. Jika kerja sama hendak dilakukan, Bupati selalu mempertanyakan manfaat apa yang bakal diperoleh Kabupaten atas kerja sama itu. Pembicaraan ke arah sana, terus terang saja, be-lum pernah dilakukan. Itulah sebabkan MOU, saya hanya mengatakan RS yang saya pimpin saja, Kabupaten atau Kotamadya lain saya tidak tahu, belum pernah tersusun, apalagi ditandata- ngani”. Itu salah satu permasalahan, bukan satu-satunya masalah, yang seharusnya dibicarakan bahkan hingga ke tingkat Senat Fakultas.

Tugas Aparat Fakultas yang pertama ialah mendata RS yang memenuhi baku kelayakan untuk dijadikan pusat pendidikan. Baku layak ini jelas termasuk sumber daya manusia (dokter spesialis untuk bagian tertentu yang akan diserahi tugas mengajar). Jika ini sudah terpenuhi, tugas kedua ialah menyelenggarakan training (perlatihan) bagi para dokter spesialis yang akan diserahi mahasiswa itu tentang, misalkan, “teknik belajar-mengajar”. Terakhir, fee (gaji) untuk mereka hendaknya dihitung dengan benar.

Ini baru sejemput persoalan. Jika tidak memperoleh jalan keluar yang sepatutnya, tak sampai 2 tahun lagi dapat dipastikan kalau jumlah kaum stagnan (koas yang terpaksa tidak ma-suk rotasi) akan membengkak. Jika memang demikian adanya, wajar saja kalau kolusi yang baunya kini telah mulai “menyengat” akan menampakkan “bangkainya” pada saat itu.