Skill-lab 1

Seminggu sebelum blok 6 dimulai, sehabis ujian soca blok 5, kami berkumpul di ruangan UPEP: saya, dr. Hasrul Han, dr. Yanti Rosita, dan dr. Irfanudin Kami mendiskusikan perlu tidaknya dilaksanakan skill-lab. Skill-lab ialah salah satu kegiatan pembelajaran sistem KBK untuk melatih psikomotor (kalau tak salah). Seusai mengikuti kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu mengerjakan sendiri apa yang dipraktekkan.

Namanya saja skill-lab, dan bermakna perlatihan psikomotor, maka penyelenggaraannya pun mesti dijalankan dengan serius dan benar. Niatnya mesti bernuansa ideal, meskipun pelaksanaannya dihadapkan dengan berbagai kendala.

Kebijakan UPEP (menurut Irfanudin, salah satu “tokoh sentral” dalam organisasi UPEP) skill-lab bukan kebijakan mereka, melainkan memang begitulah yang disurat dalam sistem KBK. Jadi, jika pada angkatan pertama KBK ini skill-lab akan diberlakukan, bukan karena kesiapan, melainkan pemenuhan prosedur administrasi. Konkritnya: seandainya skill-lab tidak diterapkan berarti salah satu titik mata rantai pelaksanaan KBK Blok 6 tidak terlaksana. Dan itu artinya UPEP, dalam hal ini Blok 6, gagal mengemban amanat yang “diundangkan” dalam sistem KBK.

Saya tidak sepakat memberlakukan skill-lab semata karena pertimbangan biaya-manfaat, “cost-benefit analysis”. Menurut saya, skill-lab tentang pemeriksaan status gizi ini butuh dukungan alat yang berharga mahal, karena . Saya tidak berpikiran kalau Fakultas tidak mempunyai uang untuk membeli alat, tetapi alat antropometer dengan tingkat kesalahan amat rendah tidak tersedia di toko alat-alat kesehatan di Palembang. Saya ceritakan kepada mereka betapa susahnya saya mencari sebagian perkakas antropometer merek seca yang pernah saya gunakan untuk penelitian obesitas sekitar 10 tahun silam. Alat-alat itu harus dipesan, dan pesanan baru terlayani (belum tentu terkirim) lebih dari 2 bulan. Andaikan saja alat-alat itu bisa tiba di sini dalam satu bulan, hitunganya tetap saja terlambat, karena skill-lab periode pertama (mahasiswa kelas non-reguler) dijadwalkan berlangsung tak sampai satu bulan lagi. Selain itu, apa mungkin institusi ini mau (atau mampu) membeli sekitar lima belasan set alat sekaligus dalam satu tahun anggaran.

Atas dasar ini rapat, saya dan mereka, sepakat untuk tidak melaksanakan skill-lab pada angkatan ini (saja); sementara waktu yang mestinya dialokasikan untuk praktikum itu dialihkan sebagai kuliah “weight management”. Artinya, tema (atau lebih tepat disebut judul) kegiatan tetap skill-lab, namun isinya bukan praktikum, melainkan kuliah.

Namun demikian, pada suatu hari saya “dikejutkan” oleh surat undangan untuk membuat penuntun praktikum skill-lab, yang ditanda-tangani oleh dr. Hasrul Han sebagai ketua Blok. Lho, ini maksudnya apa, skill-lab kan belum akan dilaksanakan pada Blok 6 angkatan ini. Lantas buat apa tergesa-gesa menyusun penuntun praktikum?

Penasaran, saya mencoba mengkonfirmasikan informasi ini (kalau tidak salah ingat) kepada Irfanudin. Jawabannya: “Keputusan rapat begitu, kak”. Lho, rapat apa, kapan, dan siapa saja yang hadir. Namun demikian, mengapa harus ada rapat lagi? Bukankan kami bertiga tempo hari sudah rapat. Bukankah keputusan untuk menunda skill-lab juga hasil rapat. Bukankah mereka sudah tahu jika suatu putusan rapat hendak diubah, perubahan itu mesti diupayakan melalui rapat pula; yang tentu saja harus menghadirkan personil yang hadir pada waktu rapat itu dilangsungkan.